EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM MENJAGA KEHARMONISAN MASYARAKAT BALI

Abstract

This study aimed (1) To find out what things are behind Villagers of Pakraman Jumpai make a pararem, (2) To determine the effectiveness of the implementation pararem in Village Pakraman Jumpai. This study used a qualitative approach in the form of descriptive. This study used purposive sampling technique in determining the research subjects. The subjects in this study were Prajuru/Headman of Village Pakraman Jumpai and Village Community Pakraman Jumpai. Methods of data collection using observational methods, methods of recording documents, interview method as the primary method, and the method of complementary questionnaire as data, whereas the data processing is done qualitatively. The results showed: (1) Villagers of Pakraman Jumpai make a pararem motivated because of frequent violence, trouble, fights, and conflicts by Villagers of Pakraman Jumpai. (2) The application pararem Village Pakraman Jumpai has been effective.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang melatarbelakangi Warga Desa Pakraman Jumpai membuat pararem, (2) Untuk mengetahui efektivitas penerapan pararem di Desa Pakraman Jumpai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbentuk deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan subyek penelitian. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah Prajuru Desa Pakraman Jumpai dan Masyarakat Desa Pakraman Jumpai. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode pencatatan dokumen, metode wawancara sebagai metode yang utama, dan metode kuisioner sebagai data komplementer, sedangkan dalam mengolah data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, (1) Warga Desa Pakraman Jumpai membuat pararem dilatarbelakangi karena sering terjadi tindakan kekerasan, keonaran, perkelahian, serta konflik yang dilakukan oleh warga Desa Pakraman Jumpai. (2) Penerapan pararem di Desa Pakraman Jumpai sudah efektif.

Kata kunci: desa pakraman, efektivitas pararem, konflik adat.