Peran Kelompok Masyarakat (Pokmas) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Pada Program Ptsl Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019
Abstract
The purpose of this study was to tell mine how the role POKMAS (comunity group) in the increasing community legal werness in Mekar Jaya village, Tanjung Raja sub-district, North Lampung Regency in 2019. The research method used was quantitative Descriptive method with reserch subjects in the Mekar Jaya village community, amounting to 74 respondents. Data collection techniques using a questionnaires and supporting ate documentation and interviews. With the validity test using logical vaisdin and realibility testing using the Produc-Moment.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Kelompok Masyarakat (POKMAS) dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitian masyarakat desa Mekar Jaya yang berjumlah 74 orang responden. Tehnik pengumpulan data menggunakan angket dan tehnik penunjang adalah dokumentasi dan wawancara.dengan uji validitas menggunakan logical validity dan uji reliabilitas menggunakan produc moment.
Kata kunci: kesadaran hukum, kelompok masyarakat, PTSL.
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Abdulsyani. (2012). Sosiologi Skematik Teori dan Terapan. Jakarta: Bumi Aksara
Cahyadi. R. (2016) Inovasi Kualitas Layanan Publik Pemerintah Daerah. Fiat Justisia Jurnal of Law vol 10 issue 3.
C.S.T Kansil.(1992) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.Jakarta. Balai Pustaka
Gitosaputro S. (2003). Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta. Graha Ilmu
Kartono. K. (1994). Pimpinan dan Kepemimpinan. Jakarta. Raja Grafindo Persada
Soerjono .S. (1982) Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta .Rajawali
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta
Pasolong. H. (2010). Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Zainudin. A. (2007), Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
Refbacks
- There are currently no refbacks.